pasal 1 ayat 6. Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. pasal 1 ayat 6

Ayat (1) yang menyatakan "Presiden ialah orang Indonesia asli" diubah dan dijabarkan menjadi "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 6 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 2 (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandungSeluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. Latar Belakang Masalah Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: ” Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Naskah sumber utama: Masoretik, Taurat Samaria, Septuaginta dan Naskah Laut Mati. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan. PERSYARATAN 6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Berangkat dari sejarah panjang atas perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan melalui perdebatan panjang para the founding fathers bangsa ini, maka kesepakatan Negara Kesatuan (unitaris) adalah keputusan final dari bentuk. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 000. ; daerah bergunung sunyi, dekat sebuah kota yang bernama Betsaida, di pantai timur laut Danau Galilea, di sisi timur sungai Yordan, yang termasuk wilayah Gaulanitis. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 telah mengalami tiga kali amandemen. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. dan bandar udara, yang diatur di pasal 1 ayat 6 huruf k yang berupa: 1. 1. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Abstrak. Aug 25, 2014 · Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannyaLandasan hukum UU No. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BAB I DASAR. Undang-undang (UU) NO. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. 39, LN. b. - 2 -. Ayat (2) Cukup jelas. Mengingat : 1. BAB I. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. d. 000,00 (satu miliar rupiah). Undang-Undang, 1 TAHUN 2022. Ayat (2) Cukup jelas: Ayat (3) Cukup jelas: Pasal 37: Cukup jelas:. Ketentuan Pasal 11 ditambah dengan ayat (15) dan ayat (16) yang berbunyi: "(15) Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat melakukan penyusutan atas harta. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Berisi riwayat Nuh dan keluarganya, termasuk ketiga putranya Sem, Ham dan Yafet, serta permulaan kisah air bah. May 26, 2020 · Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan-perundangan. Cukup jelas. 5 Bahwa dalam beberapa putusan tersebut sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan Pasal yang mengatur mengenai Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan jika pengaturan Presidential Threshold itu adalah ranahMengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf a. Amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum. Kejadian 1 (disingkat Kej 1) adalah pasal pertama Kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya. Share Copy Copy; 1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang. lihat cat. MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA 4. 000,- (seratus ribu rupiah). Lebih lanjut mengenai Informasi yang. hutan lindung, dan c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. M E M U T U S K A N: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat: 1. Pasal 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara No. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur Iebih lanjut dalam peraturan pemerintah. rencana pembangunan jangka panjang; b. Pengaturan mengenai pemberian air susu ibu ("ASI") eksklusif diatur dalam Pasal 128 UU No. KETENTUAN UMUM 2. KETENTUAN UMUM Mar 25, 2009 · bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional; c. a. Sumber : Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:1. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN. Share. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana T. Ayat (2) Pemerintah Daerah membantu dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 1:15 Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Pasal 6 (1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. JENIS DAN KLASIFIKASI 7. Copy. 000,- (seratus ribu. Karenanya tidak berguna sama sekali berusaha. Rumusan perubahan: Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan. Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Undang-undang. Salah satunya tentang bentuk dan kedaulatan negara yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. 2009. Isi UU Sisdiknas. id : 8 hlm. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Bunyi pasal 6 UUD 1945 ayat 1. . proyek saudara: artikel Wikipedia. . Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan. Amar Putusan:1. Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara p1pa selubung dan lubang sumur; b. (2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas unsur masya rakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Mengingat : 1. (1) Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada danPasal 6 : Ayat (1) Cukup jelas. KETENTUAN UMUM 2. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Rekomendasi. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;: 2. (2) Setiap warga negara bertanggung. Pasal 6 (1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitya Banding. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari. Pasal 36: Ayat (1) Meskipun pada dasarnya biaya penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah, penjelasan Pasal 25 ayat (1) butir 1 tetap berlaku, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 6 tahun 1969; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, MEMUTUSKAN. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN a itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua b bin Nun 1 , abdi Musa itu, demikian: 1:2 "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai c d Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri 2 e yang akan Kuberikan kepada mereka, f kepada orang Israel itu. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Pasal 1 ayat 6, berbunyi : a. Pasal 13 . Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. 1. 1. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Undang-undang (UU) tentang Hak Asasi Manusiaayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Frasa "kegiatan, dan jenis belanja" dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. berada di bawah pengampuan; c. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Selain itu, pedagang. Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan Pasal 6 dihapus. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan. Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. RPPLH provinsi; dan. Pasal 7 (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. fungsi konservasi, b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 816. 52, TLN No. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "salinan daftar pemilih tetap" adalah salinan yang dalam bentuk kopi peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disk), atau fotokopi. 375, jdih. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat,. Pasal 5. atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). . Mengingat : 1. Kisah Lukisan Basuki Abdullah yang Jadi Saksi Asmara Soekarno dan Pramugari Garuda. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 semula beijumlah Rp. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. go. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta. hutan produksi. Huruf e Cukup jelas. hutan lindung, dan c. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada. ASAS DAN TUJUAN 3. 6. Di satu sisi, melalui asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis. Amar Putusan:1. ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Ayat (4) Cukup jelas. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah. Nov 1, 2020 · Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal III . Kisah penciptaan ini disusun berdasarkan ilmu pengetahuan yang amat primitip. 2003. Pasal 7 Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP sebagaimana dimaksud. Pasal 5 ayat (l), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2) Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 undang-Undang Nomor 7 Tahun rg94 tentang pengesahan Agreement Establishing the world Tra. Ayat (1) Cukup jelas. Copy. 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. com - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Walaupun ada beberapa perbedaan catatan dengan Injil Lukas, hal-hal yang paling penting, misalnya kelahiran-Nya dari perawan, tempat kelahiran di Betlehem, Yudea dan ke-Tuhan-an-Nya terdapat di kedua Injil. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Mar 27, 2022 · Sumber : Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,Semua makhluk mulai berada atas kehendak Allah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah. Angka 6. Nomor 1257 K/Pid. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TentaraPPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP sepanjang. 2. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 9 (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara p1pa selubung dan lubang sumur; b. Lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa dalam pasal ini adalah di Kapernaum, di pantai barat laut Danau Galilea (atau Danau Tiberias), yang terletak di wilayah Galilea. " 8.